Pendidikan Karakter Untuk Birokrat




Pendidikan karakter bangsa merupakan kebutuhan dalam proses berbangsa dan bernegara karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati dirilah yang bisa kuat dan eksis. Secara sosiokultural, pendidikan karakter bangsa merupakan suatu nilai yang memberikan corak orientasi peradaban. Secara konseptual, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dalam konteks ini pendidikan merupakan fundamen penempaan individu untuk memahami dan menapkan nilai-nilai yang mampu membentuk jati diri. Intinya, individu yang memiliki jati diri adalah individu yang mampu mempertimbangkan tiap gagasan, perilaku dalam hal pembuatan keputusan.
Pendidikan karakter merupakan usaha untuk mengupayakan perancangan dan pelaksanaan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai moralitas perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pembentukan karakter ini perlu diberikan sejak dini terhadap anak-anak agar mulai dari sedini mungkin mereka dapat terbentuk suatu karakter yang baik terkait dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena anak-anak muda ini sebagai penerus cita-cita bangsa dan Negara, dengan terbentuknya karakter yang baik terhadap mereka, maka masa depan negara dan bangsa akan jauh lebih baik dari sekarang.
Apapun bentuk keputusan, sebenarnya merupakan refleksi dari karakter seseorang, dalam mempertanggungjawabkan semua implikasi keputusannya. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Tiga komponen inilah yang mestinya menjadi tanggung jawab semua sumber belajar, kiai, guru, dosen, trainer (widyaiswara), orang tua, pemimpin, birokrat, dan sebagainya.
Dalam paper ini akan membahas lebih dalam pendidikan karakter untuk birokrat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Disadari atau tidak disadari kenyataannya bahwa sebagian elit penguasa bangsa Indonesia mengalami degradasi atau kehilangan orientasi nilai. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemujaan berlebihan terhadap budaya material yang ditopang oleh negara dengan sistem industrial-kapital. Hal ini dapat diamati dengan jelas apa yang terjadi di Timika, Papua yaitu adanya perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia (FI) yang didukung oleh aparat keamanan. Masyarakat Papua termarginalkan baik ekonomi maupun sosial di daerah penghasil emas terbesar di dunia. (Kompas, 24 Desember 2011).
Banyaknya aparat pemerintah atau birokrat di Indonesia ini yang mengalami degradasi moral. System pemerintahan yang tidak lagi sejalan dengan sila-sila pancasila. Seiring perkembangan zaman, dinamika politik pemerintahan di Indonesia semakin memanas dan semakin memprihatinkan. Orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan, mereka hanya memikirkirkan diri mereka sendiri, keluarga dan teman mereka, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat sehingga rakyatpun semakin menderita. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan. Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Masih teringat jelas dalam ingatan kita terhadap kasus korupsi oleh pegawai pajak Gayus Tambunan dan kasus aliran dana Bank Century yang belum menemui titik temu hingga kini. Dilanjutkan pada tahun 2012 ini, dengan ditemukannya rekening-rekening “gemuk” PNS muda, kasus dugaan korupsi penyuapan Wisma Atlet di Palembang oleh Nazaruddin dan tertangkapnya Nunun Nurbaeti, pemberi traveler check kepada anggota DPR dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Transparency International (TI) mengenai Coruption Perception Index (CPI) tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-100 dari 183 negara di dunia dengan skor CPI sebesar 3,0. Pada hakikatnya, korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Perlu adanya niat dan ketegasan dari pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.Korupsi bahkan bisa dibilang sudah mendarah daging dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sehingga proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan berkembangnya kemajuan dibidang teknologi dan informatika menjadikan peningkatan proses empowering dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan birokrasi disektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Dimana dari monolog harus berani diubah menjadi fleksibel, kolaboratif, alighment dan dialogis. Dan dari cara-cara sloganis yang berkembang dikalangan birokrasi model orde baru sebaiknya dirubah dengan pola kerja yang realistis, programis dan pragmatis.
Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya berdasarkan  norma-norma yang ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga semakin lama semakin parah dan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Kondisi ini diperparah dengan krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi nasional dan semuanya bermuara pada krisis kepercayaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat tidak lagi menjadi urgensi dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Lagi-lagi masalah materi yang menjadi akar masalah dari para agen pemerintah sehingga tarik ulur kepentingan partai politik saat ini masih mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai mahasiswa yang memiliki peran agent of change dan agent of control, apalagi sebagai mahasiswa yang memilih disiplin ilmu Administrasi Negara menjadi suatu keharusan untuk membenahi sistem pemerintahan yang semakin mengalami degradasi. Perlu ada pembenahan yang dimulai dari paling bawah agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Mulai dari pendidikan karakter sampai kegiatan pemerintahan yang berdasakan prinsip-prinsip good governance.
Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap warga Indonesia, dimana masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya seperti, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, aman dan damai, tersalurkannya hak berpartipasi dalam proses pembangunan, serta kebebasan dalam memeluk agama masing-masing. Tetapi saat ini pemerintah belum juga bisa mewujudkannya. Malahan negara ini semakin sulit perekonomiannya.
Banyak teori untuk menilai kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah Indeks pembangunan masyarakat (IPM), atau indeks kesejahteraan masyarakat (human development indeks). Berkaitan dengan IPM ini UNDP di bawah bendera PBB mencantumkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Artinya tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, tergantung pada tiga hal ini, bila sebagian besar sudah terpenuhi ketiganya berarti tingkat kesejahteraan di negara tersebut cukup tinggi.
Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan aparat birokrasi, karena Indonesia adalah merupakan Negara Welfare State (Negara kesejahteraan) maka pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam proses pemerintahan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi peran birokrat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh perilaku birokrat sendiri. Sehingga menjadi penting bagi para birokrat untuk memperbaiki karakter yang sesuai dengan ideology bangsa dan Negara. Salah satu fungsi birokrasi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayananumum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien,efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
Hal tersebut berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik, maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, pembinaan aparatur negara (aparatur birokrasi) harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankantugas-tugas umum pemerintahan, menggerakkan pembangunan secara lancar dan penyelenggaraan pelayanan umum (masyarakat) dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat.







3 komentar:

  1. Idenya bagus. Namun belum sampai pada perumusan model pendidikan karakter bagi aparatur negara yg efektif mampu merubah budaya bad governance menjadi budaya good governance dalam pelayanan publik , sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut. Selama ini diklat yg diselenggarakan untuk birokrat belum berhasil memberantas korupsi dan pungli

    BalasHapus
  2. Ide tersebut memberikan tambahan motivadi saya untuk mengadakan riset untuk merumuskan bagaimana model pendidikan karakter yg efektif bagi birokrat. Terima kasih

    BalasHapus
  3. Ide tersebut memberikan tambahan motivadi saya untuk mengadakan riset untuk merumuskan bagaimana model pendidikan karakter yg efektif bagi birokrat. Terima kasih

    BalasHapus