Pendidikan karakter bangsa merupakan kebutuhan dalam proses
berbangsa dan bernegara karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati
dirilah yang bisa kuat dan eksis. Secara sosiokultural, pendidikan karakter
bangsa merupakan suatu nilai yang memberikan corak orientasi peradaban. Secara
konseptual, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri
khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa, maupun negara. Dalam konteks ini pendidikan merupakan
fundamen penempaan individu untuk memahami dan menapkan nilai-nilai yang mampu
membentuk jati diri. Intinya, individu yang memiliki jati diri adalah individu
yang mampu mempertimbangkan tiap gagasan, perilaku dalam hal pembuatan
keputusan.
Pendidikan karakter
merupakan usaha untuk mengupayakan perancangan dan pelaksanaan secara
sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai moralitas perilaku
manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,
perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata
krama, budaya, dan adat istiadat. Pembentukan karakter ini perlu diberikan
sejak dini terhadap anak-anak agar mulai dari sedini mungkin mereka dapat
terbentuk suatu karakter yang baik terkait dengan nilai-nilai moral dan
norma-norma yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena anak-anak muda ini
sebagai penerus cita-cita bangsa dan Negara, dengan terbentuknya karakter yang
baik terhadap mereka, maka masa depan negara dan bangsa akan jauh lebih baik dari
sekarang.
Apapun bentuk
keputusan, sebenarnya merupakan refleksi dari karakter seseorang, dalam
mempertanggungjawabkan semua implikasi keputusannya. Sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di antara tujuan
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki
kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Tiga komponen inilah yang mestinya
menjadi tanggung jawab semua sumber belajar, kiai, guru, dosen, trainer
(widyaiswara), orang tua, pemimpin, birokrat, dan sebagainya.
Dalam paper ini akan
membahas lebih dalam pendidikan karakter untuk birokrat dalam menunjang
kesejahteraan masyarakat. Disadari atau tidak
disadari kenyataannya bahwa sebagian elit penguasa bangsa Indonesia mengalami degradasi atau kehilangan
orientasi nilai. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemujaan berlebihan
terhadap budaya material yang ditopang oleh negara dengan sistem
industrial-kapital. Hal ini dapat diamati dengan jelas apa yang terjadi di
Timika, Papua yaitu adanya perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia (FI)
yang didukung oleh aparat keamanan. Masyarakat Papua termarginalkan baik
ekonomi maupun sosial di daerah penghasil emas terbesar di dunia. (Kompas, 24 Desember 2011).
Banyaknya aparat pemerintah atau birokrat di Indonesia ini yang
mengalami degradasi moral. System pemerintahan yang tidak lagi sejalan dengan
sila-sila pancasila. Seiring perkembangan zaman, dinamika politik
pemerintahan di Indonesia semakin memanas dan semakin memprihatinkan. Orang-orang
yang duduk di kursi kekuasaan, mereka hanya memikirkirkan diri mereka sendiri,
keluarga dan teman mereka, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat sehingga
rakyatpun semakin menderita. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus yang
hingga saat ini belum dapat dituntaskan. Permasalahan korupsi di Indonesia
merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Masih teringat jelas dalam ingatan kita
terhadap kasus korupsi oleh pegawai pajak Gayus Tambunan dan kasus aliran dana
Bank Century yang belum menemui titik temu hingga kini. Dilanjutkan pada
tahun 2012 ini, dengan ditemukannya rekening-rekening “gemuk” PNS
muda, kasus dugaan korupsi penyuapan Wisma Atlet di Palembang oleh
Nazaruddin dan tertangkapnya Nunun Nurbaeti, pemberi traveler check kepada anggota
DPR dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.
Berdasarkan data yang dipaparkan
oleh Transparency International (TI) mengenai Coruption Perception Index (CPI)
tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-100 dari 183 negara di dunia dengan
skor CPI sebesar 3,0. Pada hakikatnya, korupsi adalah benalu sosial yang
merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya
pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Perlu adanya niat dan ketegasan dari
pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.Korupsi bahkan bisa
dibilang sudah mendarah daging dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
sistem pemerintahan di Indonesia sehingga proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami
pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini
menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama
dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini,
penerapan prinsip-prinsip good governance
dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena
masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai
yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Perkembangan dan
pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf
hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan berkembangnya kemajuan dibidang
teknologi dan informatika menjadikan peningkatan proses empowering dalam
lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan birokrasi disektor publik juga
diharapkan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis
sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Dimana dari monolog harus berani diubah
menjadi fleksibel, kolaboratif, alighment dan dialogis. Dan dari cara-cara
sloganis yang berkembang dikalangan birokrasi model orde baru sebaiknya dirubah
dengan pola kerja yang realistis, programis dan pragmatis.
Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum
sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya
berdasarkan norma-norma yang ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat.
Kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga
semakin lama semakin parah dan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah menurun. Kondisi ini diperparah dengan krisis moneter yang
mengakibatkan krisis ekonomi nasional dan semuanya bermuara pada krisis
kepercayaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat tidak lagi menjadi urgensi
dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Lagi-lagi masalah materi yang menjadi
akar masalah dari para agen pemerintah sehingga tarik ulur kepentingan partai
politik saat ini masih mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai mahasiswa yang memiliki peran agent of change dan agent of control, apalagi sebagai mahasiswa yang memilih disiplin
ilmu Administrasi Negara menjadi suatu keharusan untuk membenahi sistem
pemerintahan yang semakin mengalami degradasi. Perlu ada pembenahan yang
dimulai dari paling bawah agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Mulai
dari pendidikan karakter sampai kegiatan pemerintahan yang berdasakan
prinsip-prinsip good governance.
Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang
sangat diinginkan oleh setiap warga Indonesia, dimana masyarakat dapat
terpenuhi kebutuhannya seperti, pangan, sandang, perumahan, pendidikan,
kesehatan, lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya seperti
lingkungan yang bersih dan nyaman, aman dan damai, tersalurkannya hak berpartipasi
dalam proses pembangunan, serta kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.
Tetapi saat ini pemerintah belum juga bisa mewujudkannya. Malahan negara ini
semakin sulit perekonomiannya.
Banyak teori untuk menilai kesejahteraan rakyat, salah
satunya adalah Indeks pembangunan masyarakat (IPM), atau indeks kesejahteraan
masyarakat (human development indeks).
Berkaitan dengan IPM ini UNDP di bawah bendera PBB mencantumkan tiga indikator
yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Artinya tinggi rendahnya
tingkat kesejahteraan rakyat, tergantung pada tiga hal ini, bila sebagian besar
sudah terpenuhi ketiganya berarti tingkat kesejahteraan di negara tersebut
cukup tinggi.
Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan
aparat birokrasi, karena Indonesia adalah merupakan Negara Welfare State
(Negara kesejahteraan) maka pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam
proses pemerintahan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.
Lagi-lagi peran birokrat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi
oleh perilaku birokrat sendiri. Sehingga menjadi penting bagi para birokrat
untuk memperbaiki karakter yang sesuai dengan ideology bangsa dan Negara. Salah satu fungsi birokrasi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayananumum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan publik yang efisien,efektif, berkeadilan, transparan dan
akuntabel.
Hal tersebut
berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik, maka
organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, dan aspiratif terhadap
berbagai tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat. Seiring
dengan hal tersebut, pembinaan aparatur negara (aparatur birokrasi) harus
dilakukan secara terus-menerus agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankantugas-tugas umum pemerintahan, menggerakkan pembangunan secara lancar
dan penyelenggaraan pelayanan umum (masyarakat) dengan dilandasi semangat
dan sikap pengabdian kepada masyarakat.
Idenya bagus. Namun belum sampai pada perumusan model pendidikan karakter bagi aparatur negara yg efektif mampu merubah budaya bad governance menjadi budaya good governance dalam pelayanan publik , sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut. Selama ini diklat yg diselenggarakan untuk birokrat belum berhasil memberantas korupsi dan pungli
BalasHapusIde tersebut memberikan tambahan motivadi saya untuk mengadakan riset untuk merumuskan bagaimana model pendidikan karakter yg efektif bagi birokrat. Terima kasih
BalasHapusIde tersebut memberikan tambahan motivadi saya untuk mengadakan riset untuk merumuskan bagaimana model pendidikan karakter yg efektif bagi birokrat. Terima kasih
BalasHapus