rida's blog

Senin, 18 Juni 2012

PENGERTIAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

PENGERTIAN LEMBAGA

DAN ORGANISASI

ntuk dapat memahami dengan baik konsepsi dan teori tentang Pengembangan Kelembagaan, maka pada kesempatan pertama ini perlu kiranya dimengerti apa itu “lembaga” dan “organisasi”, perbedaan di antara keduanya, serta pelembagaan sebagai proses yang menghubungkannya.

A. Pengertian Lembaga

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” --sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan-- adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.[1]

Sementara itu, Adelman & Thomas dalam buku yang sama mendefinisikan institusi sebagai suatu bentuk interaksi di antara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (the rules of the game). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal (abstrak) hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.[2]

Pengertian lain dari lembaga adalah “pranata”. Koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata, dan mengelompokkannya ke dalam 8 (delapan) golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut:[3]

(a) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan kinship atau domestic institutions;

(b) pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan economic institutions. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya;

(c) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut educational institutions;

(d) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya, disebut scientific institutions;

(e) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi, disebut aesthetic and recreational institutions;

(f) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, disebut religious institutions;

(g) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, disebut political institutions. Contoh dari institusi politik di sini adalah pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya; dan

(h) pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, disebut dengan somatic institutions.

Hendropuspito lebih suka menggunakan kata institusi daripada lembaga. Menurutnya institusi merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Unsur penting yang melandasi sebuah institusi menurut Hendropuspito dapat dilihat dari unsur definisi sebagai berikut:[4]

- Kebutuhan sosial dasar (basic needs)

Kebutuhan sosial dasar terdiri atas sejumlah nilai material, mental dan spiritual, yang pengadaannya harus terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebetulan atau kerelaan seseorang. Misalnya: kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kelangsungan jenis/keluarga, pendidikan, kebutuhan ini harus dipenuhi.

- Organisasi yang relatif tetap

Dasar pertimbangannya mudah dipahami, karena kebutuhan yang hendak dilayani bersifat tetap. Memang harus diakui bahwa apa yang dibuat oleh manusia tunduk pada hukum perubahan, tetapi berdasarkan pengamatan dapat dikatakan bahwa institusi pada umumnya berubah lambat, karena pola kelakuan dan peranan-peranan yang melekat padanya tidak mudah berubah.

- Institusi merupakan organisasi yang tersusun/terstruktur

Komponen-komponen penyusunnya terdiri dari pola-pola kelakuan, peranan sosial, dan jenis-jenis antarrelasi yang sifatnya lebih kurang tetap. Kedudukan dan jabatan ditempatkan pada jenjang yang telah ditentukan dalam struktur yang terpadu.

- Institusi sebagai cara (bertindak) yang mengikat

Keseluruhan komponen yang dipadukan itu dipandang oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk cara hidup dan bertindak yang mengikat. Mereka menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu institusi harus disesuaikan dengan aturan institusi. Pelanggaran terhadap norma-norma dan pola-pola kelakuan dikenai sanksi yang setimpal. Dalam institusi keterikatan pada norma dan pola dianggap begitu penting bahkan diperkuat dengan seperangkat sanksi demi tercapainya kelestarian dan ketahanan secara kesinambungan.

Sementara Sulaeman Taneko mendefinisikan institusi dengan adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam institusi tersebut. Institusi merupakan pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan haruslah dijalankan atas atau menurut pola-pola itu.[5]

Norman T. Uphoff, seorang ahli sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian lembaga lokal, menyatakan sangat sulit sekali mendefinisikan institusi, karena pengertian institusi sering dipertukarkan dengan organisasi.

..… institutions are complexes of norms and behaviors that persist over time serving collectivelly valued purposes.[6]

Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Dari berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga itu tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga. Beberapa contoh lembaga yang banyak dijumpai di perdesaan misalnya aturan dalam pinjam-meminjan uang atau perkreditan, ketentuan dalam jual beli hasil pertanian, aturan-aturan dalam sewa-menyewa, kaidah-kaidah dalam bagi hasil, dan sebagainya.

B. Perbedaan Lembaga/Kelembagaan dengan Organisasi

Amitai Etzioni mengatakan bahwa masyarakat terdiri organisasi-organisasi, dimana hampir dari semua dari kita melewati masa hidup dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian organisasi adalah suatu unit sosial (pengelompokan sosial) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Namun untuk mendefinisikan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini karena organisasi merupakan sesuatu yang abstrak, sulit dilihat namun bisa dirasakan eksistensinya.[7]

Secara umum, definisi organisasi merupakan rangkaian kegiatan kerjasama yang dilakukan beberapa orang dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Peter M. Blau & W. Richard Scott mendefinisikan bahwa organisasi itu memiliki tujuan dan memiliki sesuatu yang formal, ada administrasi staf yang biasanya eksis dan bertanggung jawab serta adanya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan anggotanya.[8]

S.B. Hari Lubis & Martani Huseini (1987:1) mendefinisikan organisasi sebagai satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.[9]

Selanjutnya, menurut Lubis & Huseini terdapat 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan dalam menganalisis organisasi, yaitu: (1) pendekatan Klasik, (2) pendekatan Neo-Klasik, dan (3) pendekatan Moderen atau pendekatan Sistem. Pertama, pendekatan Klasik, yang menurut pandangan Taylor lebih menekankan akan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam pendekatan ini peran pekerja dipisahkan dari peran manajer. Pekerja diklasifikasikan pada satu bidang yang hanya bertugas melaksanakan pekerjaan saja, sedangkan manajer bertugas mengelola metode kerja yang sebaiknya digunakan. Akibatnya, pekerja merasa seperti mesin yang dikuras tenaganya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Kedua, pendekatan Neo-Klasik. lebih menekankan akan pentingnya hubungan antarmanusia (human relations) bagi keberhasilan suatu organisasi dan kurang memperhatikan struktur pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab organisasi. Interaksi sosial atau human relations ini akan memunculkan kelompok-kelompok nonformal dalam suatu organisasi yang memiliki norma sendiri dan berlaku serta menjadi pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Norma kelompok ini berpengaruh terhadap sikap maupun prestasi anggota kelompok. Interaksi sosial ini perlu diarahkan sehingga dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Ketiga, pendekatan Moderen, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi organisasi, dimana organisasi merupakan bagian dari lingkungannya. Keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan dimana organisasi itu berada.

Dalam sudut pandang yang lain, organisasi dipandang sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Sondang P. Siagian misalnya, menyebutkan bahwa organisasi sebagai wadah melihat organisasi sebagai struktur yang memiliki jenjang hirarki jabatan manajerial, berbagai kegiatan operasional, komunikasi yang digunakan, informasi yang digunakan serta hubungan antarsatuan kerja.[10] Kemudian organisasi sebagai wadah, melihat pemilihan dan penggunaan tipe organisasi tertentu, apakah bertipe lini, lini dan staf, fungsional, matrik, dan panitia. Kemudian organisasi dipandang sebagai suatu proses interaksi memiliki anggapan bahwa keberhasilan satuan-satuan kerja di dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi interaksi antaranggota, satuan-satuan kerja serta organisasi dengan lingkungannya.

Untuk meneliti sebuah organisasi, tidak terlepas dari keberadaan institusi. Menurut Talcott Parson, masyarakat itu merupakan kumpulan individu yang membawa budaya masing-masing dengan membentuk lembaga atau institusi sendiri.[11] Menurutnya, sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat itu dapat dilihat sebagai suatu organisasi, yang apabila akan diteliti akan dilihat pula nilai-nilai yang ada pada lembaga serta aturan-aturan yang mengikat individu. Kemudian diimplementasikan nilai-nilai adaptasi, prosedur serta norma atau pola-pola pada suatu organisasi. Lebih lanjut, konflik pada suatu subsistem dalam organisasi menurut analisis Parson akan mempengaruhi subsistem lainnya. Untuk ini perlu ada kesetimbangan diantara semua subsistem.[12]

Kemudian, Robert Presthus[13] mengatakan bahwa pada sebuah organisasi besar akan ditemukan spesialisasi, hierarki, status, efisiensi, rasionalisasi, dan kooptasi. Spesialisasi terjadi pada tenaga kerja, hierarki pada bagan organisasi yang dimulai pada paling atas hingga paling bawah, status dibuat untuk melihat adanya tanggungjawab, rasa hormat, rasa istimewa yang dimiliki pada posisi hierarki. Kooptasi adalah kecenderungan para elit memberi tanda sesuatu dengan alat untuk menjaga monopoli. Dalam ukuran organisasi besar juga sangat tergantung pada volume kerja, sumber modal, banyaknya pelanggan dan klien, dan luas tanah pada aktivitasnya. Sementara efisiensi dalam hal ini merupakan hal yang terpenting bagi organisasi untuk dapat bertahan.

Bila dilihat dari perspektif ekonomi, Donn Martindale mengatakan bahwa besarnya organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pembagian tenaga kerja, hubungan formal, dan rasionalisasi.[14] Pertama, pembagian tenaga kerja, menurut teori organisasi klasik akan meningkatkan efisiensi. Namun ketika mesin-mesin digunakan membantu tugas manusia, skill akan berpengaruh dalam menggerakkan mesin-mesin tersebut. Organisasi besar membutuhkan adanya spesialisasi.

Kedua, hubungan formal, dimana individu yang menjadi anggota dalam suatu organisasi saling berinteraksi yang bersifat formal. Sifat formal dalam hubungan ini diakibatkan adanya hirarki jabatan yang mengatur jalannya suatu organisasi. Birokrasi di dalam organisasi berdampak pada tingkah laku individu dalam berhubungan. Artinya birokrasi di dalam organisasi ini akan mengatur pola hubungan tingkah laku individu dalam berinteraksi.

Ketiga, rasionalitas, yaitu bagaimana suatu organisasi memandang sesuatu secara rasional. Misalnya hubungan antara tenaga kerja dengan beban kerja yang harus dilaksanakan, peningkatan kapabilitas individu untuk meningkatkan skill sebagai upaya menjalankan tugas-tugas organisasi.

Dengan demikian, untuk meneliti sebuah kelompok, menurut Martindale harus melihat kegiatan yang dihasilkan kelompok tersebut, yang meliputi: pengambilan keputusan, komunikasi, penyelesaian tugas, dan pembagian hasil pada suatu kelompok.[15] Kegiatan-kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan suatu organisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan demikian di dalam suatu lembaga ini terkandung prinsip-prinsip ekonomi.

Walaupun organisasi membutuhkan adanya pola-pola perilaku yang membawa keefektifan suatu organisasi[16], namun definisi lembaga di atas, dapat dilihat adanya perbedaan organisasi dengan lembaga atau institusi. Menurut Uphoff, organisasi merupakan struktur yang mengakui dan menerima adanya peranan.[17] Organisasi bergerak pada bidang formal dan informal dimana struktur yang ada, dihasilkan dari adanya interaksi diantara peranan yang semakin kompleks.

Dari kedua definisi di atas dapat dilihat bahwa lembaga hadir untuk memenuhi kebutuhan satu kelompok manusia dan bukan kebutuhan perorangan. Naluri manusia yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, seperti misalnya ketertarikan terhadap seks pada diri manusia, yang mengakibatkan manusia untuk hidup berkelompok. Ada tua dan muda serta laki-laki dan perempuan yang secara harfiah manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian akan terjadi aksi sosial, tingkah laku sosial di dalam kelompok, sehingga tercipta suatu lembaga yang memenuhi kebutuhan seks manusia. Begitu pula akan lembaga-lembaga lain yang hadir di sekitar masyarakat itu sendiri.

Pembahasan ini lebih menitikberatkan pada sebuah lembaga yang dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, menggunakan prinsip-prinsip organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Martindale bahwa lembaga atau institusi merupakan suatu pola hubungan yang dicerminkan oleh kelompok, dimana melihat hubungan tingkah laku manusia yang telah terorganisasi pada sebuah kelompok.[18] Untuk melihat hubungan tingkah laku tersebut, tidak dapat dilakukan dengan melihat tingkah laku satu orang atau beberapa orang sebagai sampel. Hal ini karena pada sebuah kelompok terdiri dari beberapa individu yang memiliki karakter yang berbeda dan individu ini saling mempengaruhi sehingga tidak dapat berdiri sendiri.

Terlalu banyak orang yang mencampuradukkan pengertian dan pemahaman tentang kelembagaan (institution) dan organisasi (organization/institute). Karena itu begitu banyak pula orang atau badan pelaksana pembangunan yang menyatakan akan melakukan “pengembangan kelembagaan” tetapi ternyata (yang dilakukan) hanyalah membentuk satu organisasi baru di komunitas dalam rangka proyek itu.

Kekeliruan pemahaman seperti ini telah menjadi sangat umum sehingga organisasi dan kelembagaan juga dimengerti secara “salah kaprah” di mana-mana. Hal ini pulalah yang mengakibatkan pengembangan kelembagaan diterjemahkan secara salah kaprah menjadi pembentukan organisasi. Berulangkali kekeliruan ini dilakukan oleh badan-badan dan organisasi pelaksana pembangunan (baik lembaga donor, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat), terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang berhubungan langsung dengan suatu warga.

Kekeliruan fatal dan klasik ini diantaranya dicontohkan oleh Tumpal M.S. Simanjuntak dalam kasus pembentukan organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).[19] Seperti kita ketahui, kedua organisasi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Kenyataannya, setelah sekian puluh tahun, ternyata tidak ada ketahanan apapun yang telah terlembagakan di masyarakat desa/kelurahan. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang memporakporandakan ketahanan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan telah menjadi bukti paling sahih betapa pembentukan organisasi LKMD/LMD telah menjadi instrumen yang keliru dalam rangka mengembangkan kelembagaan ketahanan masyarakat desa --termasuk di dalamnya ketahanan ekonomi.

Dalam konteks Pengembangan Kelembagaan, hal yang seharusnya dilakukan sedikitnya harus mencakup upaya memberikan pemahaman yang benar terhadap istilah organisasi (organization/institute), kelembagaan (institution), dan juga pelembagaan atau melembagakan (institutionalization/ institutionalizing).

Norman T. Uphoff, salah seorang penggagas People-Centered Development Forum mengajukan definisi sederhana yang membedakan antara organisasi (organization) dengan kelembagaan (institution) sebagai berikut:[20]

Organizations are structures of recognised and accepted roles. Institutions are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposed.

(Organisasi adalah struktur peran yang telah dikenal dan diterima. Kelembagaan/pranata adalah serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan –atau digunakan-- selama periode waktu tertentu --yang relatif lama-- untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif/ bersama atau maksud-maksud yang bernilai sosial).

Ada beberapa tipe kelembagaan (pranata). Ada kelembagaan yang bukan organisasi (institutions that are not organizations), ada kelembagaan yang juga merupakan organisasi (institutions that are organizations), dan organisasi yang bukan kelembagaan (organizations that are not institutions).

Gambar 1.

Kelembagaan dan Organisasi

Penjelasaan lebih rinci tentang pemahaman terhadap kelembagaan dan organisasi mengacu pada Gambar 1 di atas diuraikan dengan contoh-contoh sebagai berikut:[21]

R Sebuah Bank dapat disebut sebagai organisasi karena di dalamnya terdapat struktur peran-peran yang telah dikenal dan diakui. Ada peran Kepala (Direktur), ada peran Bagian Kredit, ada peran Bagian Pelayanan Nasabah (Customer Service), dan sebagainya.

Sebagai kelembagaan (institution), Bank sebagai penyedia jasa untuk melakukan “simpan-pinjam” uang, penggunaan jasa Bank sudah menjadi norma dan perilaku masyarakat luas yang memiliki dan memerlukan uang. Karenanya Bank adalah kelembagaan yang juga organisasi.

R Undang-undang Perbankan sebagai suatu kelembagaan (institution) dalam rangka penyediaan pelayanan jasa keuangan sudah menjadi kebutuhan bersama suatu kelompok warga, bahkan masyarakat dunia. Berbagai aturan dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang itu telah menjadi norma dan perilaku umum dalam kegiatan simpan-pinjam uang.

Tetapi Undang-undang Perbankan tidak memiliki Ketua (Direktur), Kepala Bagian, dan sebagainya. Karena itu Undang-undang Perbankan dalam hal ini adalah kelembagaan (institution) yang bukan organisasi.

R Kelompok arisan ibu-ibu di suatu Rukun Tetangga (RT) adalah sebuah organisasi karena di dalamnya ada struktur peran yang telah dikenal dan diakui oleh para peserta arisan itu. Kelompok arisan tersebut dapat bubar (tidak diteruskan keberadaannya) setelah semua anggota mendapat giliran memperoleh uang arisan. Karenanya, dan terutama atas pertimbangan persistensinya, sebuah kelompok arisan sebagaimana digambarkan di atas belum dapat disebut sebagai suatu kelembagaan (institution).

Menyimak penjelasan di atas (terutama butir ketiga), sebuah organisasi suatu saat dapat saja menjadi kelembagaan, tetapi itu baru terwujud jika fungsi dan peran organisasi itu dalam kaitannya dengan kepentingan warga, diakui secara luas sebagai suatu norma dan perilaku bersama. Dengan demikian, dan jikapun diinginkan, agar suatu organisasi dapat menjadi kelembagaan (institution), diperlukan waktu cukup lama hingga aturan dan tata cara menyalurkan dan memperoleh pelayanan dari organisasi itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama (kolektif) sebagaimana yang dicontohkan pada Bank. Organisasi yang juga adalah kelembagaan seperti halnya Bank adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, misalnya.

Dalam tataran praktis, ketika masyarakat sudah mulai memberi istilah “plesetan” untuk LKMD (Lalu Ketua Makan Duluan) dan untuk KUD (Ketua Untung Duluan), maka sesungguhnya kedua organisasi “bentukan top-down” tersebut dengan sendirinya telah dinyatakan gagal mengembangkan norma dan perilaku positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak. Karenanya keduanya tidak lagi atau mungkin tidak pernah layak disebut sebagai suatu kelembagaan (institution).

Jika suatu organisasi pada akhirnya diharapkan akan dilembagakan maka upaya yang harus dilakukan haruslah merupakan suatu proses pelembagaan (institutionalizing) yang digambarkan pada bahasan berikutnya.

C. Pelembagaan atau Institusionalisasi

Perlu diingat bahwa tidak semua pelembagaan selalu berarti positif. Sebagai contoh, pelembagaan birokrasi di mana-mana telah melahirkan berbagai persoalan yang tidak sedikit. Persoalan inefisiensi, kelambanan pelayanan, proses dan mekanisme yang bertele-tele dan berbiaya tinggi, korupsi, sampai krisis kepercayaan yang sangat luas di berbagai negara adalah akibat dari pelembagaan birokrasi.

Sebuah organisasi suatu saat dapat saja menjadi suatu lembaga dengan melalui proses pelembagaan atau institusionalisasi. Organisasi dapat terinstitusionalisasi dengan beberapa persyaratan, diantaranya (a) adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggotanya, (b) organisasi ini memberikan keuntungan bagi anggotanya, serta (c) adanya stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jika demikian, dan jikapun diinginkan agar suatu organisasi dapat menjadi kelembagaan, diperlukan waktu cukup lama hingga aturan dan tata cara menyalurkan dan memperoleh pelayanan dari organisasi itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama (kolektif).

Norma-norma yang ada di masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Soerjono Soekanto membedakan kekuatan mengikat norma-norma ini dengan empat pengertian, yaitu: cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat (customs).[22] Sedangkan pelembagaan suatu norma pada suatu organisasi lebih lanjut menurut Soekanto dapat dilakukan apabila norma-norma itu telah (a) diketahui, (b) dipahami, (c) ditaati, dan (d) dihargai.[23]

Norma yang ada di suatu organisasi bila baru pada tingkatan diketahui anggotanya maka tingkat pelembagaannya paling rendah. Namun, norma itu dikatakan telah dimengerti jika ukurannya masing-masing anggota mengetahui hak dan kewajiban dan menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi. Tahapan norma yang ditaati dapat dilihat dari peningkatan dari tahap pemahaman akan hak dan kewajiban yang mentaati segala ketentuan yang berlaku. Kemudian bila telah ditaati, maka norma itu akan berkembang dengan adanya penghargaan akan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau organisasi.

Gambar 2.

Proses Pelembagaan (Institutionalizing)

Secara lebih ringkas Simanjuntak menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan dalam proses institusionalisasi atau pelembagaan, yaitu:[24]

(a) norma dan perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama;

(b) norma dan perilaku baru tersebut diperkenalkan dan diujicobakan;

(d) pengakuan atas manfaat norma dan perilaku itu akan mengundang penghargaan dari warga. Penghargaan dalam hal ini dipahami sebagai adanya upaya warga untuk melindungi dari perilaku menyimpang dan tindakan pelanggaran, sehingga selalu ditaati secara swakarsa; dan

(e) norma dan perilaku tersebut dihayati, mendarah-daging oleh warga.

Sementara menurut Johnson[25] proses pelembagaan atau institusionalisasi suatu nilai atau norma dalam suatu sistem sosial paling tidak harus memenuhi tiga syarat, yakni:

1. Bagian terbesar warga sistem sosial menerima norma tersebut

2. Norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar dari warga-warga sistem sosial tersebut.

3. Norma tersebut bersanksi.

Proses pelembagaan atau institusionalisasi pada masyarakat sangat lama sekali dan merupakan hasil ciptaan manusia. Oleh karena proses pelembagaan merupakan hasil ciptaan manusia, maka kelembagaan dapat dikategorikan sebagai “teknologi”. Teknologi yang diciptakan manusia dapat diidentifikasikan menjadi dua, yaitu:

(a) teknologi yang bersifat materiil, dan

(b) teknologi yang bersifat organisatoris. Teknologi yang bersifat organisatoris ini yang juga merupakan pengertian dari kelembagaan tersebut.

Kelembagaan masyarakat yang merupakan teknologi tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur keserasian hidup manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lingkungannya.

Namun demikian, pada beberapa kasus banyak kelembagaan masyarakat lokal di perdesaan yang masih terkesan sangat tradisional bahkan kadang-kadang terlihat ganjil. Sepintas tanpa mendalami maksud dan latar belakang yang mendorong terbentuknya suatu sistem kelembagaan, banyak pihak yang meremehkan peranan dari kelembagaan tersebut.

Hal senada dikemukakan oleh Uphoff, yang mengatakan bahwa sebuah lembaga atau institusi yang mengorganisasikan diri pada sebuah organisasi akan lebih mudah dilihat norma, perilaku yang berkembang dan menjadi pedoman bagi masyarakat.[26] Ciri utama kelembagaan yang juga merupakan organisasi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan manusia yang menjadi anggota, namun terletak pada bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu penanaman norma dan perilaku yang diakui bersama dan telah bertahan lama sebagai dasar dalam menjalankan lembaga.

Kemudian beberapa upaya yang digunakan dalam mencapai tujuan, diantaranya mengutamakan akuntabilitas, adanya partisipasi yang besar seluruh anggota dalam pengambilan keputusan dan perencanaan serta evaluasi kegiatan, didukung oleh konsensus atau kesepakatan bersama, serta adanya sanksi sosial.[27] Oleh karena itu, penerapannya lebih diutamakan pada tingkat lokal atau warga.

Sebagaimana kita pahami bahwa kebutuhan manusia kian hari semakin berkembang dan berfluktuasi, dan oleh karenanya hal ini menyebabkan kelembagaan yang dibentuk dan dibutuhkan dapat berubah-ubah. Donn Martindale dalam bukunya yang terkenal, “Institutions, Organizations, and Mass Society” (1966) menyebutkan terdapat beberapa fenomena yang dialami sebuah lembaga atau kelembagaan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang dan berfluktuasi tersebut, yaitu:[28]

a. Stabilitas

Yaitu suatu kondisi dimana sebuah lembaga atau institusi tetap stabil menjalalankan adat istiadat, norma yang dianut bersama untuk memenuhi kebutuhan anggotanya walaupun kebutuhan manusia itu tetap berkembang dan berfluktuasi.

b. Konsistensi

yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak, mengakibatkan masyarakat mengembangkan usahanya pada bidang lain untuk tujuan memenuhi kebutuhan sendiri. Pengembangan usaha yang dilakukan ini pada prinsipnya adalah usaha di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun anggota lembaga ini tidak meninggalkan usaha utama mereka walaupun mereka telah mengembangkan usaha dan memiliki usaha yang baru. Artinya walaupun ada usaha baru yang dilakukan suatu warga dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, usaha utama tetap mereka laksanakan.

c. Kesempurnaan atau kelengkapan

Peningkatan kebutuhan manusia itu akan ada limitnya atau batasnya. Dikatakan sempurna atau kelengkapan apabila suatu lembaga memberikan atau menyediakan kebutuhan sesuai dengan yang telah digariskan. Bila lembaga ini telah melaksanakan tugasnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang telah digariskan. Bila lembaga ini telah melaksanakan tugasnya memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan yang digariskan, dapat dikatakan lembaga ini telah mencapai taraf kesempurnaan.

Di akhir pembahasan, berikutnya ditampilkan matriks perbandingan pemahaman terhadap Lembaga/Kelembagaan (Institution) dan Organisasi (Organization/Institute), yang merupakan sintesa dari beberapa ahli.

Tabel 1.

Tabel Sintesa Definisi Lembaga dan Organisasi

Ahli	Norma	Waktu	Tujuan	Kemungkinan Pengembangan
Uphoff	Merupakan serangkaian norma	Memerlukan waktu yg cukup panjang	Meniliki tujuan bersama	Bila memiliki organi-sasi formal atau orga nisasi yang potensial
Martindale	Pola hubungan tingkah laku manusia dalam kelompok		Memenuhi ke-butuhan kelom pok suatu orga-nisasi	Dapat dikembang- kan
Taneko	Pola-pola yang memiliki keku-atan tetap	Memerlukan cukup waktu	Memenuhi ke-butuhan kelom pok
Hendro Puspito	Organisasi yang tersusun dari pola-pola kelakuan, pe ranan dan relasi	Memerlukan wak-tu untuk mema-dukan kepenti-ngan sbg bentuk cara hidup dan bertindak yang mengikat	Memenuhi ke-butuhan sosial dasar	Dapat dikembang- kan walaupun sangat lambat, karena pola kelakuan & peranan itu tidak mudah berubah

REFERENSI:

01. Blau, Peter M. & W. Richard Scott. 1962. Formal Organizations: A Comparative Approach. San Francisco: Chandler Publishing Co.

02. Eaton, Joseph W. (ed). 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep Kegiatan Aplikasi. Terjemahan. Cetakan Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

03. Edwards, Michael & David Hulme (eds.). 1996. Beyond the Magic Bullet, NGO Performance and Accountability in the Post-Cold World War. United Stated of America: Kumarian Press.

04. Esman, Milton J. & Norman T. Uphoff. 1984. Local Organization: Intermediaries in Rural Development. Ithaca: Cornell University Press.

05. Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-Organisasi Modern. Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

06. Hendropuspito, O.C. 1989. Sosiologi Sistematik. Jakarta: Penerbit Kanisius.

07. Indrawijaya, Adam I. 2000. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

08. Koentjoroningrat. 1994. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

09. Lubis, S.B. Hari & Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Depok: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia (PAU-IS-UI).

10. Martindale, Donn. 1966. Institutions, Organizations, and Mass Society. New York: University of Minnesota.

11. Marzali, Amri. 2001. Pengembangan Institusi Lokal. Modul Perkuliahan Program Magister Konsentrasi Pembangunan Sosial. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

12. Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

13. Siagian, Sondang P. 1995. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

14. Simanjuntak, Tumpal M.S. 2001. Perbedaan antara Organisasi (Organization) dengan Kelembagaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Unit Pengelola Keuangan (UPK) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Jakarta: 22-23 Mei 2001.

15. Soekanto, Soerjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

16. ___________________. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

17. Taneko, B. Sulaiman. 1993. Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

18. Uphoff, Norman.T. 1986. Local Institutional Development. An Analitycal Sourcebook with Cases. West Hartford Connecticut: Kumarian Press.

19. _________________. 1993. Grassroot Organizations and NGOs in Rural Development, Opportunities with Diminishing States and Expanding Market. United States of America: Kumarian Press.

[1] Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. (p.1)

[2] Ibid. (p.1)

[3] Koentjoroningrat. 1994. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (p.16)

[4] Hendropuspito, O.C. 1989. Sosiologi Sistematik. Jakarta: Penerbit Kanisius. (p.63)

[5] Taneko, B. Sulaiman. 1993. Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (p.72)

[6] Uphoff, Norman.T. 1986. Local Institutional Development: An Analitycal Sourcebook with Cases. West Hartford Connecticut: Kumarian Press. (p.9)

[7] Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-Organisasi Modern. Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia Press. (p.3)

[8] Blau, Peter M. & W. Richard Scott. 1962. Formal Organizations: A Comparative Approach. San Francisco: Chandler Publishing Co. (p.7)

[9] Lubis, S.B. Hari & Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Depok: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia (PAU-IS-UI). (p.1)

[10] Siagian, Sondang P. 1995. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. (p.11)

[11] Lihat dalam Martindale, Donn. 1966. Institutions, Organizations, and Mass Society. New York: University of Minnesota. (p.133)

[12] Ibid.

[13] Sebagaimana dikutip Martindale, Donn. Ibid. (p.140)

[14] Ibid. (p.142)

[15] Ibid. (p.123)

[16] Indrawijaya, Adam I. 2000. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo. (p.8)

[17] Uphoff, Norman T. 1986. Op.Cit. (p.8)

[18] Martindale, Donn. 1966. Op.Cit. (p.123)

[19] Simanjuntak, Tumpal M.S. 2001. Perbedaan antara Organisasi (Organization) dengan Kelembagaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Unit Pengelola Keuangan (UPK) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Jakarta: 22-23 Mei 2001.

[20] Uphoff, Norman T. 1986. Op.Cit. (p.8)

[21] Simanjuntak, Tumpal M.S. Op.Cit.

[22] Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (p.220)

[23] Ibid. (p.224)

[24] Simanjuntak, Tumpal M.S. 2001. Op.Cit. (p.12)

[25] Sebagaimana dikutip Soekanto, Soerjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (p.197)

[26] Uphoff, Norman T. 1986. Op.Cit.

[27] Lihat misalnya dalam Uphoff. Ibid. Juga, Uphoff dalam Edwards, Michael & David Hulme (eds.). 1996. Beyond the Magic Bullet, NGO Performance and Accountability in the Post-Cold World War. United Stated of America: Kumarian Press. (p.23)

[28] Martindale, Donn. 1966. Op.Cit. (p.125)

Sistem Sosial Budaya Indonesia

BAB 10 : KULTUR PERADABAN BANGSA INDONESIA

Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah “budaya” yang populer dalam kalangan akademis. Dimana setiap manusia dapat berpartisipasi dalam sebuah budaya, yang dapat diartikan sebagai “seni, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, nilai, bahan perilaku dan kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup masyarakat. Namun, dalam definisi yang paling banyak digunakan, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Peradaban dapat dibedakan dari budaya lain oleh kompleksitas dan organisasi sosial dan beragam kegiatan ekonomi dan budaya.(http://id.wikipedia.org/wiki/Peradaban)

Dalam buku Sistem Sosial Budaya Indonesia oelh Prof. Harry Yuswadi ini, Budaya peradaban diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan bersikap atau juga dapat diartikan sebagai penyikapan terhadap sesuatu secara beradab (civilized). Konsep peradaban yang ada di sini lebih menekankan pada the rise cognition, daripada yang disarankan oleh Elias (1939a) yang hanya bertumpu pada the triumph of rationality over religion, the decline of local, particular customs, and the rise of natural sciences. Tinjauan tentang budaya peradaban bangsa selalu didekatkan dengan sejarah budaya politik di dalam kerangka paradigm Sosiologi Pengetahuan.

Seperti yang konsep peradaban di atas, bahwa system budaya Indonesia terbentuk secara cultural yang berabad-abad lamanya. System budaya adalah abstraksi simbolis dari aksi social yang berlangsung terus menerus, sehingga fungsi-fungsi kognisi dan intelejensi dipengaruhi oleh kesadaran kolektif komunitas bersangkutan. Kebanyakan orang tidak akan mengalami atau merasakan kejanggalan manakala itu sudah menjadi sesuatu yang sudah terkonstruk dalam mind set mereka.

Banyak fenomen-fenomena social yang menjadi fakta social yang hadir di depan mata kita yang seolah-olah menjadi kebiasaan bangsa Indonesia. Salah satu contoh yang kerapkali terjadi adalah perilaku kampanye Pemilu dan unjuk rasa. Kumpulan masa dalam perilaku kampanye ini tidak termasuk konsep crowd, karena kampanye dan unjuk rasa memiliki sasaran yang jelas dan memiliki struktur organisasi yang juga jelas, setidak-tidaknya memilki ketua atau pemimpin kelompok yang diakui dan bertugas untuk mengkoordinasikan anggotanya dan mengontrol semua perilaku anggotanya agar tidak terjadi lost of control.

Dari fenomena-fenomena social yang ada, tidak dipungkiri bahwa peradaban bangsa Indonesia ini telah tercemari oleh peradaban bangsa Barat. Internalisasi budaya peradaban penjajah masuk melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh penjajah dahulu kala. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Harry yang menyatakan bahwa format budaya peradaban itu terbentuk akibat penjajahan Belanda Indonesia berbeda dengan Negara tetangga kita (Malaysia dan Singapura) yang notabenenya bekas jajhan Inggris. Malaysia dan Singapura boleh dikatakan jauh “lebih memilki” budaya peradaban dibandingkan dengan Indonesia yang “belum memiliki” budaya peradaban.

Kita sebagai mahasiswa yang memiliki peran ganda yaitu agent of change dan agent of control seharusnya melahirkan solusi-solusi yang bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar memilki budaya peradaban sehingga menjadi bangsa Indonesia yang beradab sesuai dengan cita-cita Negara yang termaktub dalam sila Pancasila kedua yang berbunyi, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara sosiologis, kelompok muda adalah kelompok dengan tingkat mobilitas tinggi dan menjadi penggerak perubahan karena relatif minimnya kepentingan praktis yang dimiliki. Dengan melihat rumitnya problem kebangsaan yang kita hadapi saat ini, sebagai anak bangsa dan anak ummat pemuda dihadapkan pada tanggung jawab sejarah mewujudkan masa depan yang lebih baik dengan salah satu syaratnya mampu mendamaikan dan menghentikan segala persoalan yang ada.

BAB 11 : INVOLUSI BANGSA INDONESIA

Sepert yang dijelaskan dalam buku SSBI Karya Prof Harry, bahwa konsep involusi ini meminjam istilah dan konsep dari Clifforrd Geertz (1976) ketika menjelaskan involusi pertanian di Pulau Jawa. Apa yang dijelaskan dalam konsep tersebut, saya menangkap bahwa konsep Involusi ini lebih gampangnya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ruwet. Berangkat saya juga sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Harry, bahwa berangkat dari keruwetan tersebut, bangsa Indonesia ini mengalami involusi yang sangat kritis. Bangsa Indonesia seolah-olah berada dalam sebuah benang yang ruwet dan untuk keluar dari situ, bnagsa kita sednag mengalami kesulitan. Seolah-olah bangsa Indonesia ini tidak tahu arah jalan sehingga tersesat dalam sebuah budaya Peradaban.

Tidak hanya dalam masalah keruwetan peradaban, ternyata Indonesia juga mengalami keruwetan dalam masalah politik. Indonesia benar-benar berada dalam situasi yang mengalami kemadegan atau dalam istilah Clifford Geertz disebut sebagai “involusi politik”. Sorensen (1993) menggambarkan 4 indikator yang mendasari beroperasinya demokrasi beku yang sangat relevan untuk digunakan sebagai instrument dalam memahami perkembangan politik di Indonesia, indicator demokrasi tersebut meliputi: 1). Instabilitas ekonomi ditingkat nasional maupun tingkat local; 2). Mandegnya proses pembentukan masyarakat warga (civil society); 3). Konsolidasi social politik tidak pernah mencapai soliditas, cenderung bersifat semu; 4). Penyelesaian masalah-masalah social politik dan hukum tidak pernah tuntas. (http: //www.berpolitik.com)

Jika dilihat dari indikator yang ditawarkan oleh Sorensen di atas, dalam rangka mengukur perkembangan demokratisasi, tidak diragukan apabila dikatakan bahwa masyarakat indonesia sedang berada dalam suatu fase demokrasi beku. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa, konsolidasi sosial-politik juga masih berjalan tersendat-sendat, baik ditingkat elit naisonal maupun lokal (eksekutif maupun legislatif), juga pelaku politik yang mewakili masyarakat akar rumput. Nampak elite politik masih sekedar memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok, sedang masyarakat lapis bawah cenderung apatis terhadap sistem kepemimpinan sehingga mereka tidak jarang berbuat diluar koridor hukum.

Hal inilah yang menjadi problem yang dihadapi bangsa Indonesia yang saya kira semakin kritis dan semakin berinvolusi semakin dalam. Demonstrasi, protes, dan gerakan-gerakan sosial dari skala paling persuasif hingga kekerasan diluar batas kewajaran dan pelanggaran hukum merupakan warna kehidupan masyarakat saat ini. Sangat disayangkan kecenderungan menguatnya masyarakat tidak dibarengi dengan ketertiban sosial atau keberadaban masyarakat (civility), masyarakat telah keliru memaknai demokrasi. Pada hal demokrasi bukan tujuan suatu bangsa tetapi sekedar menjadi instrumen untuk mencapai kesejateraan dan keadilan sosial.

Saat ini bangsa indonesia tengah berada dalam era transisi demokrasasi, suatu era dimana negara menjadi rentan terhadap kekacauan sosial. Huntington menyatakan bahwa, jika partisipasi masyarakat tiba-tiba meledak sementara tidak diimbangi dengan kesiapan intitusi-institusi negara, maka yang terjadi adalah instabilitas politik (Budiman, 2001) persis sepertri yang terjadi di Indonesai saat ini.

Bangsa Indonesia ke depan harus bisa menghindarkan terjadinya involusi yang semakin ruwet dan kritis tersebut. Menjadi bangsa Indonesia yang tangguh dan dinamis untuk bisa keluar dari lingkaran keruwetan. Usaha-usaha bangsa Indonesia ini harus disertai dengan pembentukan masyarakat warga yang dibarengi ketertiban social dan keberadaban masyarakat.

Evolusi saat ini memang sangat dibutuhkan dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia agar mampu keluar dari involusi atau keruwetan ini. Dengan besarnya komplekstisitas persoalan kebangsaan yang sedang dihadapi bangsa dan tanah air kita ini, maka tidak ada jalan lain untuk mengurai kusut persoalan ini kecuali berupaya merangkul semua kelompok, tokoh dan elemen bangsa untuk mewujudnya konsolidasi nasional, baru kemudian berpikir tentang kesejateraan dan mewujudkan sebuah evolusi peradaban agar kelak Indonesia ini benar-benar menjadi bangsa yang beradab.

BAB 12 : BUDAYA KEMISKINAN DAN KEMISKINAN BUDAYA

Fenomena kemiskinan yang terjadi di sekitar kita barangkali membuka pikiran kita dan memunculkan pertanyaan “apa sih yang menjadi factor miskin?”. Sebelum membahas permasalahan tersebut, saya ingin menjelalaskan konsep kemiskinan. Kemiskinan seperti diungkapkan oleh Suparlan (1994), dinyatakan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhankebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya. Kekurang mampuan tersebut mungkin hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan social (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksidengan sesama) atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar (makan minum,berpakaian, bertempat tinggal atau rumah, kesehatan dan lain sebagainya).

Dalam buku Sistem Sosial Budaya Indonesia yang ditulis oleh Prof. Harry, kemiskinan seolah-olah menjadi bagian dari proses kehidupan orang-orang yang miskin. Jadi miskin disebabkan karena memang miskin. Selanjutnya kemiskinan itu sebenarnya memiliki suatu dinamika yang dapat menciptakan sub kultur sendiri, yang biasanya muncul dalam suatu masyarakat yang system social ekonominya secara keseluruhan terlibat dalam proses transformasi menuju system kapitalistis.

Saya setuju dengan pendapat di atas, tetapi disini juga menambahkan menurut saya bahwasannya kemiskinan bisa terjadi karena adanya ketidakadilan di masyarakat yang dapat mengganggu rasa kebersamaan, atau karena perlakuan yang tidak adil dalam perlakuan/pemerataan sehingga ada masyarakat yang merasa miskin dalam berbagai hal yang berakibat pada pertentangan dan perpecahan. Pola kekuasaan yang ada memungkinkan sebagian kecil atau sekelompok individu merasa dapat perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang sama memperoleh asset dan akses untuk berkembang, berpotensi pada terbentuknya kelompok minoritas yang merasa miskin karena proses pemiskinan yang berlangsung.

Kelompok seperti ini akan menjadi akar di masyarakat yang berperilaku menyimpang sehingga terjadilah penentangan dan konflik dengan dampak yang lebih luas, yaitu disintegrasi masyarakat. Sebaliknya gejala terjadinya disintegrasi di masyarakat dengan memudarnya kebersamaan dan rasa persatuan diantara sesama warga masyarakat memberi ciri pada melemahnya pola interaksi sosial, menghilangnya rasa kebersamaan diantara sesama warga hilangnya rasa kohesi sosial dan berdampak pada tindak ketidakadilan dan berlangsungnya proses pemiskinan dikalangan warga masyarakat.

Pembicaraan tentang teori kemiskinan khususnya tentang kebudayaan kemiskinan, sampai kini masih dapat digunakan pemikiran teori dari Oscar Lewis. Teori-teori lain yang berkembang dan dikembangkan oleh para ahlinya, lebih banyak menyatakan bahwa kemiskinan adalah dampak dari masalah kependudukan khususnya migrasi desa-kota yang tidak terkendali. Kemiskinan dan kebudayaan kemiskinan terbentuk dari suatu situasi, yang mengelompokkan masyarakat dalam dua kategori, yaitu miskin dan tidak miskin. Selain itu, kebudayaan kemiskinan membuat sebuah kategorisasi dengan ciri-ciri khusus, dan

juga dampak yang ditimbulkannya pada kelompok miskin tersebut.

Kebudayaan kemiskinan merupakan adaptasi dan penyesuaian oleh sekelompok orang pada kondisi marginal mereka, tetapi bukan untuk eksistensinya karena sejumlah sifat dan sikap mereka lebih banyak terbatas pada orientasi kekinian dominannya sikap rendah diri, apatis, dan sempitnya pada perancanaan masa depan. Sehingga yang mempunyai kemungkinan besar untuk memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat yang berstratarendah, mengalami perubahan social yang drastis yang ditunjukkan oleh ciri-ciri :

1. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin kedalam lembaga-lembaga utama masarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigan tinggi, apatis dan perpecahan;

2. Pada tingkat komunitas local secara fisik ditemui rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat organisasi diluar keluarga inti dan keluarga luas;

3. Pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaaknya;

4. Pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah diri;

5. Tingginya (rasa) tingkat kesengsaraan, lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kekurang sabaran dalam hal menunda keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna, tingginya anggapan terhadap keunggulan lelaki, dan berbagai jenis penyakit kejiwaan lainnya;

Kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit dari kelompoknya, mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan, kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja, tidak adanya kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status. (dikutip dari Jurnal Budaya Kemiskinan di Masyarakat Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat, Ketut Sudhana Astika, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010)